KPK Geledah Kantor Pusat Hutama Karya

SHARE  

Peraturan Presiden memberikan mandat kepada Hutama Karya, yang dimiliki pemerintah 100 persen, untuk membangun delapan ruas tol Sumatera. (Dok. Kementerian BUMN) Foto: Gedung HK (Dok. Kementerian BUMN)

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait kasus korupsi pengadaan lahan jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero. Dua tempat yang digeledah adalah kantor pusat Hutama Karya dan PT HKR yang merupakan anak usaha PT HK di Jakarta.


“Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, (27/3/2024).


Ali mengatakan penggeledahan dilakukan pada Senin, (25/3/2024). Selama kegiatan berlangsung, kata dia, tim penyidik memperoleh dokumen-dokumen pengadaan lahan.


“Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum,” kata Ali.


Menurut Ali, dokumen-dokumen tersebut akan disita dan dianalisis. Setelah itu, dokumen akan dijadikan barang bukti untuk dikonfirmasi kepada para saksi.


Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi tengah melakukan penyidikan terkait proyek jalan Tol Trans Sumatera yang diharap Hutama Karya. Berdasarkan perhitungan BPKP, kasus ini diduga merugikan negara sebanyak belasan miliar rupiah.


Dalam perkara ini, KPK juga sudah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri. KPK belum mengumumkan lebih detail mengenai siapa tersangka dalam perkara tersebut. Pengumuman akan dilakukan pada tahap penahanan atauhttps://mesintik.com/ penangkapan.

AHY Janji Lindungi Bawahannya dari ‘Gebukan’ Mafia Tanah

SHARE  

AHY Sebut Kemenangan Prabowo-Gibran Dinanti Masyarakat RI Foto: CNBC Indonesia TV

Jakarta, CNBC IndonesiaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan membersihkan kementeriannya dari pejabat yang terlibat tindak pidana pertanahan. Sebaliknya, dia juga berjanji akan melindungi bawahannya yang bersih dari serangan balik para mafia tanah.

“Saya tegaskan tidak boleh ada lagi oknum atau pejabat internal yang justru disengaja ataupun tidak, terlibat dalam praktik tindak pidana pertanahan,” kata AHY saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, (25/3/2024).

Baca: Rapat Perdana di DPR, AHY: Saya Perwira Militer, Wiraswasta & Politisi

AHY mengatakan telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal di Kementerian ATR/BPN untuk mengawasi secara ketat kemungkinan para pejabatnya ikut bermain dalam tindak pidana pertanahan. Dia mengatakan upaya pengawasan itu akan lebih manjur, ketimbang melakukan penindakan terhadap para pejabat tanah nakal.

Meski demikian, dia berjanji akan menindak tegas bawahannya yang berani terlibat dalam kejahatan pertanahan tersebut. “Pendekatan preventif lebih baik dari represif, tapi jika ada oknum yang melanggar, kami akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.

AHY berkata sebaliknya dia akan tegas melindungi bawahannya dari serangan balik mafia tanah. Dia mengatakan apabila ada pegawainya yang sudah bekerja sesuai aturan, dirinya tidak akan membiarkan mereka masuk penjara akibat ulah mafia tanah.

“Sebaliknya jika pejabat itu sudah bekerja sesuai aturan saya tidak akan biarkan pejabat ATR/BPN yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini. Saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita miliki,” kata dia.

Baca: AHY Rapat Perdana Bareng DPR, Ketua Komisi II Singgung Kehadiran Ibas

AHY memenuhi undangan rapat kerja dari Komisi II DPR RI hari ini. Ini merupakan rapat perdana sejak dirinya dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Dalam rapat ini, AHY menjabarkan mengenai latar belakangnya dan program kerja yang akan dilakukannya selama menjadihttps://mesintik.com/ Menteri ATR/BPN.

Sore Ini, Ganjar-Mahfud Bakal Daftar Gugatan Hasil Pipres 2024 ke MK

SHARE  

Ganjar-Mahfud Pastikan Gugat Hasil Pilpres 2024 Ke MK Foto: CNBC Indonesia TV

Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) no 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikabarkan bakal mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Sabtu (2/3/2024). Gugatan itu atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) yang digelar pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan suara 58,58%.

Rencana pendaftaran gugatan itu diungkapkan oleh Deputi Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Saat dikonfirmasi CNN Indonesia pada hari Jumat, 21 Maret 2024.

“Besok (hari ini, Sabtu). Jam 17.00 WIB,” kata Todung, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (23/3/2024).

Baca: Anies & Ganjar Ajukan Gugatan ke MK, Begini Tahapannya

Todung menambahkan, Ganjar dan Mahfud tidak akan hadir dalam pendaftaran gugatan ke MK nanti.

Tak hanya itu, Todung sebelumnya juga mengungkapkan, sudah memiliki 30 saksi adn 10 ahli untuk gugatan tersebut.

Sebelumnya, Ganjar telah menegaskan bakal menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK.

“Tim sepakat kalau semuanya harus diluruskan agar demokrasi baik, maka benteng terakhir adalah MK,” kata Ganjar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pengusaha Kaget Ekonomi Global Parah, Minta Prabowo Tunda PPN 12%

SHARE  

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia – Per 1 Januari 2025, pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru, yang naik satu persen menjadi 12%. Kenaikan PPN tersebut telah memicu penolakan dan kritik dari kalangan pengusaha. 

Terbaru, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani meminta pemerintahan baru, yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, membatalkan kebijakan PPN 12% tersebut.

Shinta tak menampik rencana PPN 12% memang bukan suatu kebijakan yang mendadak karena telah dimandatkan dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 202.

Namun, imbuh dia, kondisi ekonomi saat ini di luar ekspektasi pengusaha pada saat aturan itu dibuat. Sehingga dia meminta agar kebijakan penyesuaian besaran PPN menjadi 12% bisa dievaluasi lebih lanjut di pemerintahan berikutnya.

Baca: Duh! PPN Naik Jadi 12%, Harga Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

“Kami juga mendengar masukan daripada pelaku (usaha). Ini harus jadi perhatian pada saatnya itu sudah masuk di pemerintah baru. Mereka bisa mengevaluasi dan melihat perkembangan saat ini, karena jelas ini suatu yang tidak kami antisipasi bahwa kondisi global akan separah ini,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Shinta menilai, dengan adanya penyesuaian besaran PPN menjadi 12% di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, itu akan berpengaruh kepada sektor bisnis hingga daya beli masyarakat.

Kenaikan (PPN) 12% sebetulnya itu akan dibebankan ke konsumen. Jadi nanti yang akan kena ke konsumennya, bukan ke pelaku usaha. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah kepada konsumen sendiri. Nanti seperti apa. Karena jelas mereka akan membutuhkan insentif dan lain-lain,” ujarnya.

“Mungkin tidak bisa diputuskan sekarang karena ini masih pemerintah Pak Jokowi, tapi ke depan itu kan targetnya Januari akan dinaikkan. Semoga bisa jadi perhatian dan pertimbangan apakah tepat waktunya,” tambah Shinta.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Kepastian Kenaikan PPN 12% di Tangan Presiden Baru

Lebih lanjut, Shinta menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada peningkatan pembayaran dari pajak itu sendiri, bukan justru meningkatkan nilainya. Katanya, ini akan menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang.

“Ini yang juga sudah kita sampaikan, bahwa kita harus perhatikan bagaimana caranya bisa lebih banyak pengembangan dari segi bayar pajak,” tuturnya.

“Kalau kita lihat industri di Indonesia ini lebih banyak di informal daripada formal. Oleh karenanya, mereka tidak membayar pajak. Ini mungkin sesuatu yang harus lebih kita dorong, untuk bantu bagaimana bisa konversi dari informal ke formal, sehingga bisa bantu juga daripada peningkatan pemasukan pajak,” imbuh dia.

Baca: Tolak PPN 12%, Pengusaha “Teriak” Minta Tolong ke Prabowo-Gibran

Sebelumnya, merespons reaksi atas rencana kenaikan PPN tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Dia menegaskan hal ini bisa diubah, meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021.

“PPN 12% sudah dibahas ini juga termasuk fatsun politik UU HPP yag kita semua bahas udah setuju namun kita hormati pemerintah baru,” terangnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dikutip Jumat (19/3/2024).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye. “Jadi kalau target PPN tetap 11%, nanti https://mesintik.com/disesuaikan,” tegasnya.

Roti Milk Bun Viral Hadir di Transmart, Lagi Ada Promo!

SHARE  

Milk Bun di Transmart. (CNBC Indonesia/Mentari) Foto: Milk Bun di Transmart. (CNBC Indonesia/Mentari)

Jakarta, CNBC Indonesia – Roti susu Milk Bun tengah viral di media sosial. Tak ayal, banyak pengunjung yang penasaran untuk mencoba produk terbaru dari Transmart Bread Shop.

Sebagai toko ritel terkemuka, Transmart tidak mau kehilangan momen untuk menyediakan kudapan khas Thailand ini. Milk Bun ini terpantau banyak dibeli para pengunjung Transmart Trans Studio Mall Cibubur pada Minggu, (17/3/2024).

“Tadi kebetulan lewat terus lihat Milk Bun ini, eh tertarik beli buat buka puasa,” ungkap Putri (22) salah satu pengunjung Transmart di Cibubur, Minggu, (17/3/2024).

Sebagai informasi, Milk bun sekilas tampak sama seperti roti sobek pada umumnya. Hanya saja tampilan rotinya diberi taburan bubuk putih di atasnya sehingga terlihat seperti salju.Roti tersebut diklaim memiliki tekstur yang sangat lembut seperti kapas. Roti ini disebut-sebut merupakan adaptasi dari milk bun asal Jepang, Hokkaido milk bun.

Baca: Kisah Abdullah Al Qasemi, Tokoh Islam Arab yang Berubah Jadi Ateis

Selain Putri, ternyata produk Bread Shop Transmart juga mencuri hati Nungki (45), ia membeli beberapa roti-roti manis lainnya selain Milk Snowy Bun ala Thailand. Ia mengaku, memborong cemilan tersebut menggunakan pembayaran kartu kredit Bank Mega.

“Memang belum pernah coba (milk bun) yang dari Thailandnya langsung, tertarik beli karena kebetulan ada diskon,” ucap Putri.

Memang, Roti Milk Snowy Bun di Transmart Bread Shop dibanderol dengan potongan harga dari Rp30.000 menjadi Rp24.000 per pack. Diskon ini bisa dinikmati selama Transmart Full Day Sale hari ini, sejak toko buka hingga pukul 22.00 WIB.

Pengunjung bisa menikmati potongan harga di Program Transmart Full Day Sale dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo https://mesintik.com/Bank.

Media Asing Sorot Anies Soal Rencana Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK

SHARE  

Calon Presiden (Capres) No urut 1, Anies Baswedan berangkat ke TPS 60, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. Rabu (14/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: Calon Presiden (Capres) No urut 1, Anies Baswedan berangkat ke TPS 60, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. Rabu (14/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Media asing menyorot calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan terkait hasil pemilihan presiden (pilpres). Yakni, terkait rencananya mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil pemilu RI, 14 Februari lalu.

Seperti diketahui, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diyakini memenangkan pilpres berdasarkan hasil perhitungan berbagai lembaga serta perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Hasil tidak resmi menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto … memenangkan pemilu pada 14 Februari dengan hampir 60% suara. Komisi pemilihan nasional diperkirakan akan mengumumkan pemenang resmi pada 20 Maret,” tulis Reuters dalam artikel berjudul “Indonesia’s Anies plans to contest election results in top court”, dikutip Sabtu (16/3/2024).

“Anies, mantan Gubernur Jakarta, mengatakan ia berencana mengajukan pengaduan setelah hasil resmi diumumkan, namun tidak memberikan rincian lainnya,” muat laman tersebut.

PILIHAN REDAKSITiba-Tiba Media Asing Sorot Ibu Negara Prabowo, Kenapa?Prabowo Buka-Bukaan Soal Calon Menkeu, 2 Nama Ini DisebutRekapitulasi Pilpres 2024: Prabowo Penguasa Kalimantan, Raih 64% Suara

Dijelaskan bagaimana langkah ini diambil ketika partai-partai pendukung Anies dan capres lawan Prabowo lainnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersiap melakukan penyelidikan parlemen terhadap perilaku pemerintah menjelang hari pemungutan suara. Dikatakan ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Meskipun Mahkamah Konstitusi biasanya menangani sengketa pemilu, DPR mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau pelaksanaan peraturan tertentu dan dapat memeriksa perilaku pejabat publik, termasuk presiden,” tambahnya.

Hal sama juga dimuat media Jepang, Nikkei Asia. Dimuat bagaimana Anies akan mengajukan pengaduan setelah hasil pilpres resmi keluar dalam artikel “Indonesia presidential candidate set to contest poll result in top court”.

“Mantan gubernur dan menteri pendidikan itu mengkritik apa yang disebutnya sebagai kurangnya netralitas negara,” muat media tersebut.

“Ketika kita berbicara tentang pemilu yang bebas dan adil, ini juga berarti bahwa negara mengambil posisi netral terhadap kontestan mana pun dan menyelenggarakan pemilu secara netral. Hal itu tidak ada,” tulis Nikkei mengutip pernyataan Anies.

Dijelaskan pula bahwa Anies sebelumnya memang telah vokal mengenai apa yang disebutnya sebagai “penyimpangan pada bulan-bulan menjelang pemilu”. Menurut Nikkei ini termasuk distribusi bantuan sosial secara besar-besaran di daerah pemilihan utama, seperti https://mesintik.com/Jawa Tengah.

Honorer Tak Akan Jadi Pengangguran, Ini Opsi Terbaik dari Jokowi!

SHARE  

Dear Tenaga Honorer, Kalian akan  Diangkat Jadi PNS Lho Foto: Infografis/ Dear Tenaga Honorer, Kalian akan Diangkat Jadi PNS Lho/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib pegawai honorer mulai menemukan titik terang. Meski status honorer akan dihapus pada akhir tahun ini, namun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan para pegawai tersebut menjadi pengangguran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan seluruh pegawai honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) pada 2024 ini.

Baca: Simak! Aturan Cuti PNS, Jenis dan Cara Pengajuannya

Anas mengatakan bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi CASN akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, pegawai honorer yang telah mengikuti CASN 2024 namun belum lulus akan disiapkan menjadi PPPK paruh waktu.

“Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi 2024, namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” katanya di Gedung DPR RI.

Kepastian pengangkatan ini terutama dilakukan untuk tenaga honorer eks THK II alias mereka yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

PILIHAN REDAKSIDiduga Korupsi Uang Pensiun PNS, Segini Harta Dirut Taspen ANS KosasihSoal Kasus Korupsi Taspen, Menteri PANRB Pastikan Uang PNS AmanArahan Jokowi! Putra Daerah IKN Dapat Jatah Khusus di CPNS 2024Pemerintah Jokowi Akui Bujuk PNS Pindah ke IKN Itu Sulit!Lengkap! Ini Rincian 5 Komponen THR & Gaji Ke-13 PNS pada 2024Progres Terbaru Pembangunan IKN: Tol, Apartemen PNS & Kantor Presiden

Karena itu, Anas berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan usulan formasi terkait seleksi Calon ASN 2024. Dia mengatakan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK akan dilakukan melalui mekanisme CASN tersebut.

“Bagi non-ASN yang telah terdata di BKN pasti akan diselesaikan tahun ini,” kata Anas

Anas mengatakan apabila terjadi kesalahan dalam pendataan di BKN itu, para tenaga honorer dapat melakukan protes. Menurut dia, protes dapat disampaikan langsung kepada kementerian dan pemerintah daerah masing-masing.

“Jika ada kesalahan data, silahkan ke Pemda masing-masing, karena data yang masuk ke kami telah ditandatangani oleh kepala daerah,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan BKN juga akan melakukan verifikasi dan validasi dari database eks THK II tersebut. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan data mengenai eks THK II ini sudah benar.

Dia mengatakan sekalipun terjadi kesalahan maupun indikasi kecurangan dalam pengangkatan nantinya, pihaknya bisa mencabut pengangkatan tersebut. “Jika sampai pengangkatan PPPK tetap atau paruh waktu ada kekeliruan maka di tengah jalan NIP-nya akan dicabut,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah membuka seleksi CASN dengan jumlah mencapai 2,3 juta formasi tahun 2024. Sebanyak 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang masih ada saat ini di seluruh Indonesia.

Masalah tenaga honorer mencuat setelah pemerintah menghapus keberadaan jenis pegawai ini dari pemerintahan. Penghapusan ini dikhawatirkan akan menyebabkan para tenaga honorer terkena pemecatan massal.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah tenaga honorer menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah diberi tenggat menyelesaikan masalah honorer ini paling lambat Desember 2024.

Pemerintah akan menyelesaikan masalah honorer ini dengan mengangkat para tenaga honorer menjadi PPPK. Pemerintah juga sudah menyiapkan alternatif mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu, ketika pengangkatan PPPK tetap belum https://mesintik.com/dimungkinkan.

Ini Penjelasan Mendagri Soal Lahirnya Kota ‘Jabodetabekjur’

SHARE  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat konferensi pers usai serah terima jabat di kantor Kemenko Polhukam R.I, Jakarta, Rabu (21/2/2024). (CNBC Indoensia/Faisal Rahman) Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat konferensi pers usai serah terima jabat di kantor Kemenko Polhukam R.I, Jakarta, Rabu (21/2/2024). (CNBC Indoensia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan status Jakarta seusai tak lagi menjadi daerah khusus ibu kota (DKI). Dengan demikian, kota Jakarta nantinya akan diperluas menjadi kota aglomerasi.

Kota aglomerasi yaitu kota yang pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur.

Tito mengungkapkan opsi kota aglomerasi ini dipilih karena tak perlu mengubah arah pembangunannya secara administrasi menjadi kota megapolitan atau metropolitan.

“Karena nanti akan merubah undang-undang (UU) banyak sekali, UU Jawa Barat, UU Banten, UU tentang Depok, UU Bekasi, UU banyak sekali, sehingga akhirnya disepakati saat itu disebut saja kawasan aglomerasi yang tidak ada keterikatannya masalah administrasi,” ucap Tito saat rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Jakarta, dikutip Kamis. (13/5/2024).

Dengan demikian, pemerintah tidak harus mengubah administrasinya meskipun kebijakan pembangunannya bisa sambil disinkronkan untuk menghadapi masalah yang sama, seperti banjir, kepadatan lalu lintas, polusi, hingga migrasi penduduk.

Baca: Jokowi Ngantor di IKN Juli Ini, Wapres Kapan Menyusul?

“Jadi itu tidak ada keterkaitan masalah administrasi pemerintahan, tapi ini satu kawasan yang perlu diharmonisasikan program-programnya, terutama yang mau jadi common program,” tutur Tito.

Konsep pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi akan diarahkan oleh satu badan khusus yang nantinya dikenal sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi. Dengan tugas dan fungsi seperti Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

“Dewan kawasan dalam hal ini adalah bentuk yang kita pilih untuk aglomerasi, karena ini lebih memungkinkan, tidak merubah UU yang bersinggungan dengan kewenangan daerah-daerah otonomi yang lain,” ucap Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

Baca: 5 Fakta Status Baru Jakarta Setelah Tak Lagi ‘DKI’

Dalam draf RUU DKJ pun telah disebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi bertugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

RUU itu juga menyebutkan RUU itu, kawasan aglomerasi mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota https://mesintik.com/Bekasi.

Luhut Kaget Rumah Menteri di IKN Ukurannya Kecil

SHARE  

Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, mempercepat pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (Dok. Kementerian PUPR) Foto: Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, mempercepat pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rumah menteri di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak semewah rumah menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Bahkan disebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kaget melihatnya karena ukuranya yang kecil.

“No No, enggak-enggak lebih mewah, yang di sini (Jakarta) lebih mewah,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2024).

Ia menyebutkan bahkan ukuran rumah menteri IKN lebih kecil ketimbang yang berada di kawasan Widya Chandra.

“Ya dulu yang nyebut mewah siapa? kalau buat saya jadi lebih kecil, karena saya menempati ya (Rumah Dinas Widya Chandra). Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra, bahkan Pak Luhut bilang, lho ini kok kecil? mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki.

Sebelumnya pada sosial media X, ramai pembicaraan mengenai megahnya rumah menteri di IKN. Setidaknya ada 1.842 repost yang dilakukan netizen.

“Marah banget lihat rumah menteri di IKN,” tulis salah satu akun.

Rumah menteri di IKN mewah sekali, rumah pionnya kaya apa,” tulis akun lain.

Diketahui setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya, Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 Ha. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 Ha.

Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubelair, serta fasum fasos. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu.

Adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1.000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah https://mesintik.com/rampung.

Hak Angket Bakal Terjadi? JK Sampai Jokowi Buka Suara

SHARE  

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf tiba di Resto Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7). Seoerti diketahui Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf akan resmi dibubarkan sore ini.  Sejumlah petinggi TKN pun telah hadir dalam acara pembubaran tersebut. Telah hadir Wapres Jusuf Kalla (JK), Wakil Ketua TKN Moeldoko, hingga Menko PMK Puan Maharani. Moeldoko, yang tiba lebih dulu pada pukul 15.48 WIB, mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Moeldoko mengatakan acara hari ini merupakan penanda bahwa TKN telah selesai melaksanakan tugas. Foto: Pembubaran TKN (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya mengajukan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu atau Pilpres 2024 semakin kencang.

Teranyar calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan naskah akademik untuk mengajukan hak angket itu sudah rampung disusun.

“Sudah, naskah akademisnya itu 101 halaman, bagus saya sudah baca, sudah tertampung semua pendapat saya sehingga saya tidak perlu memberi beban baru,” kata Mahfud di DI Yogyakarta, Senin (11/3/2024).

PILIHAN REDAKSIPrabowo Dapat Pesan Khusus dari Gedung Putih, Isinya Sebut-sebut HAMLembaga AS & Inggris Ramal Nasib RI jika Prabowo Jadi PresidenTak Peduli Ramadhan, Perang Bak Neraka di Sudan Makin GanasFenomena Baru Warga Arab Ramai-Ramai Jadi Ateis, Ini Alasannya10 Negara Kunci Penyebaran Islam Dunia, Ada RI?Gencatan Senjata di Gaza Saat Ramadan Gagal, Israel Menolak!

50 aktivis mulai dari aktivis antikorupsi hingga ekonom pun telah menerbitkan surat bersama, yang ditujukan kepada para ketua umum partai politik untuk mengajukan hak angket di DPR.

Tokoh masyarakat itu di antaranya Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, Fatia Maulidiyanti, Saut Situmorang, Agus Sunaryanto, hingga Haris Azhar.

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla bahkan meminta masyarakat untuk optimistis bahwa hak angket akan dilakukan DPR. Ia pun menilai, proses hak angket akan menjadi titik terang untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Jadi jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu,” kata JK pertengahan pekan lalu.

Sejumlah ketua umum partai politik pun telah berkomentar terkait rencana hak angket. Di antaranya Ketua Umum Parta NasDem Surya Paloh, meski tak menjawab tegas soal komitmen partainya.

Ia hanya mengatakan bahwa partainya akan mengikuti seluruh proses Pemilu dulu sampai hasil ketetapan resmi KPU. Langkah ini ia klaim juga merupakan keputusan para ketua umum partai politik koalisinya.

“Para tim yang ada dari partai pengusung dari PKB, PKS, maupun Nasdem semua mengikuti progress yang berjalan sekaligus mengevaluasi,” sambungnya.

Pernyataan Paloh ini pun dikonfirmasi oleh calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Ia menekankan, proses hak angket di DPR tak perlu buru-buru dilakukan sebelum ada keputusan resmi hasil pemilu dari KPU.

“Jadi menurut saya nggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang. Hasil final pemilu saja belum keluar. Kita tunggu aja prosesnya,” kata Anies

Wakil presiden Ma’ruf Amin juga telah mengomentari terkait upaya hak angket. Menurutnya itu adalah hak sepenuhnya DPR. Namun ia berharap tak sampai memakzulkan Presiden Joko Widodo.

“Soal itu saya tidak tahu, itu urusan DPR. Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana,” kata Ma’ruf.

“Saya harapkan seperti biasanya, kita berjalan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya gitu, jadi aman-aman saja,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri menilai hak angket merupakan hak demokrasi. Ia pun tak terlihat khawatir dengan adanya rencana hak angket di DPR dan menekankan hak itu urusan sepenuhnya DPR.

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanud Halim https://mesintik.com/Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).